Letak
kesalahannya adalah karena pendidikan kita menekankan pada ijazah
formal, bukan pada substansinya untuk memanusiakan manusia. Dengan
sistem pendidikan yang menekankan pada ”ijazah sekolah formal” yang
dianut seperti sekarang,jabatan seseorang di tengah-tengah masyarakat
ditentukan oleh ijazah sekolah yang dimilikinya,bukan ditentukan oleh
kompetensi dan kualitas riilnya. Semakin tinggi ijazah formal yang
dimiliki seseorang, semakin tinggi kedudukannya dalam
masyarakat.Jabatanjabatan penting di pemerintahan dan kedudukan
bergengsi di tengah-tengah masyarakat biasanya bisa dimasuki oleh
seseorang dengan ukuran ijazah tertentu.
Betapa
pun seseorang itu bodoh, jika memiliki ijazah sekolah formal, dia bisa
meraih jabatan-jabatan penting. Sebaliknya, betapapun pandai seseorang,
biasanya sulit menduduki jabatan pemerintahan jika tak punya ijazah
formal dari sekolah. Akibat konsepsi pendidikan yang seperti itu, di
negara kita banyak sekali orang memburu ijazah formal hanya karena ingin
gengsi-gengsian dan mendapat jabatan resmi. Orang belajar ke sekolah
bukan untuk mencari ilmu, tetapi untuk mencari ijazah demi syarat formal
untuk mendapat kedudukan.
Mutu
pendidikannya sendiri kemudian menjadi tidak terlalu penting. Jangan
heran kalau ribuan orang beken dan penting di negara kita memburu ijazah
dengan cara haram. Ada yang memiliki ijazah doktor dengan hanya kuliah
setengah bulan. Ada yang berangkat umrah selama 10 hari, tetapi
pulangnya mampir di sebuah hotel di Singapura untuk diwisuda sebagai
doktor atau master dari universitas yang sebenarnya hanya papan nama.
Pada ujung 2005, kita diributkan oleh ditemukannya banyak pejabat,
pengusaha, dan pegawai negeri yang ternyata menggunakan ijazah
aspal.Wapres Jusuf Kalla pernah menyatakan keheranannya karena banyak
anggota DPR, DPRD, gubernur, bupati dan wali kota yang tiba-tiba
mempunyai gelar master dan doktor tanpa pernah diketahui kapan dan di
mana mereka masuk universitas.
Bahkan,
ada orang yang tiba-tiba menjadi profesor, padahal profesor adalah
jabatan akademik yang hanya bisa diraih jika seseorang mengajar di
perguruan tinggi dalam minimal waktu dan kompetensi tertentu dengan
mengumpulkan angka kredit prestasi minimal tertentu pula.Angka kredit
prestasi itu harus dikumpulkan dari bidang pendidikan dan pengajaran,
bidang penelitian dan karya tulis ilmiah, bidang pengabdian pada
masyarakat, dan bidang penunjang lain. Tak tanggungtanggung, angka
kredit kumulatif yang diperlukan untuk jabatan profesor minimal 850
kredit untuk profesor madya dan 1.000 kredit untuk profesor.
Bagaimana
seorang bupati, birokrat, atau juru dakwah yang tak pernah mengajar,
tak pernah meneliti atau menulis (kecuali pidatonya yang dituliskan
staf), bisa tiba-tiba menjadi profesor? Polri pernah membongkar beberapa
lembaga pendidikan yang sudah mengeluarkan hampir 30.000 ijazah aspal
tetapi sampai sekarang tidak ada tindak lanjut penanganannya secara
hukum. Mengapa? Karena di kalangan Polri sendiri, juga di TNI dan
birokrasi pemerintahan, disinyalir banyak juga yang menggunakan ijazah
instan ini untuk gagah-gagahan maupun untuk promosi jabatan.
Deschooling Society
Tampak
sekali bahwa apa yang dipidatokan Gus Dur sambil ger-geran di The Wahid
Institute itu merupakan persoalan bangsa yang sangat serius yang selama
ini tidak mendapat perhatian serius dari pemerintah kita. Gus Dur
melihat bahwa pendidikan yang berorientasi pada formalitas ijazah
hanyalah pendidikan tipu-tipuan yang tidak pernah dapat membebaskan
masyarakat dari keterbelakangan dan kebodohan. Itu pula sebabnya kita
tak dapat bertanya tentang ijazah yang dimiliki Gus Dur. Gus Dur sendiri
sudah pernah memimpin Universitas di Jombang, sudah pernah belajar di
beberapa universitas di luar negeri,seperti di Mesir,Baghdad,
Canada,Australia, dan lain-lain, tetapi tak pernah mengambil ijazahnya.
Yang
dia ambil adalah ilmunya,soal ijazahnya tak dihiraukan.Namun tak
seorang pun meragukan kualitas keilmuan dan akademik Gus Dur. Gus Dur
juga mendapat lebih dari sepuluh doktor honoris causa dari berbagai
universitas terkemuka di Prancis, Amerika, Jepang, Korea, dan
sebagainya. Kalau ditanyakan, Gus Dur sendiri tak hirau dengan
gelar-gelar honoris causa itu, bahkan sepertinya tak peduli di mana
ijazah-ijazah kehormatan itu disimpannya. Pandangan Gus Dur yang seperti
ini secara substantif sejalan dengan apa yang pernah disampaikan Ivan
Illich melalui buku Deschooling Society yang mengusulkan pembentukan
”masyarakat bebas sekolah”.Kata Illich,yang diperlukan adalah pendidikan
yang membebaskan manusia, bukan sekolah yang hanya mengeluarkan ijazah.
Sistem
pendidikan formal dengan berbagai jenis dan jenjang sekolah,menurut
Illich, hanya memproduksi ijazah yang kemudian menciptakan kasta-kasta
dan ketidakadilan dalam masyarakat karena dengan ijazah sekolah itulah
kedudukan seseorang ditentukan. Ini menyebabkan banyak orang yang hanya
ingin mendapat ijazah, tetapi tidak ingin mendapat, apalagi
mengembangkan, ilmu. Untuk ini, ijazah bisa dicari dengan berbagai
cara—termasuk dengan membeli, menyuap, dan memalsukan—yang kemudian
dijadikan syarat menduduki jabatan penting di negeri ini. Tentu kita
tidak harus mengikuti Illich untuk membangun masyarakat yang bebas
sekolah.
Sekolah
dengan berbagai jenjang dan jenisnya tetap harus ada. Ijazah formal
sekolah tetap diperlukan untuk menunjukkan tingkat-tingkat kemampuan
dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Namun, lembaga
pendidikan harus dikontrol dan diarahkan sedemikian rupa agar tumbuh
secara bermutu sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
serta tidak sekadar menjadi tempat jual-beli ijazah. (mahfudmd.com)